InfoMania - Aliansi ormas yang tergabung dalam FPR-Riau ( FRONT PERJUANGAN RAKYAT-RIAU) terdiri dari AGRA,SPR,SERUNI dan FMN Rabu siang melakukan aksi piket didepan kantor gubernur riau, terkait peringatan HARI KETIADAAN TANAH INTERNASIONAL yang ditetapkan setiap tanggal 29 Maret.
Ketua AGRA Riau Aditya berorasi, kondisi masyarakat di berbagai belahan dunia saat ini hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Bahkan di indonesia, negeri kaya raya namun mayoritas rakyat nya sulit mendapatkan akses terhadap tanah, bakal sulit mewujudkan kedaulatan pangan.
" Persoalan ini terjadi karena peran pemerintah yang memberikan izin sebanyak-banyak nya kepada korporasi asing, baik sektor perkebunan maupun pertambangan, hingga melanggengkan MONOPOLI dan PERAMPASAN ATAS TANAH RAKYAT, " ujar Aditya.
AGRA juga mengkritik rezim jokowi-jk yang semakin menunjukkan gawa fasis nya yang anti rakyat dan anti demokrasi. Ini dibuktikan melalui aparat yang melakukan tindakan pembungkaman, kriminalisasi, penembakan dan juga pembunuhan yang dialami kaum tani di indonesia demi mempertahankan hak nya atas tanah mereka.
" Contoh kasus di Dongi-dongi Sulawesi Tengah aparat juga bertindak brutal menembaki petani dengan peluru karet yang sedang dalam perjalanan melakukan aksi peringatan hari ketiadaan tanah internasional. Ini sungguh memprihatinkan, " tutur Adtya.
Terkait hal itu FPR-Riau menuntut, mengecam dan menyerukan beberapa poin terkait kejadian di Sulawesi Tengah yakni : agar Rezim jokowi-jk melalui aparat nya menghentikan segala bentuk teror,kriminalisasi dan represifitas terhadap rakyat, bebaskan 64 orang kaum tani dongi-dongi yang di tahan Polda Sulteng, rezim Jokowi-Jk harus bertanggung jawab atas 14 orang korban kaum tani Dongi-dongi yang ditembak aparat menggunakan peluru karet, Rezim Jokowi-Jk harus menghentikan perluasan izin bagi perkebunan Sawit dan HTI yang menyebabkan kemiskinan serta bencana ASAP 18 tahun di Indonesia, serta menuntut pertanggungjawaban Rezim jokowi-Jk atas harus bertanggung jawab mengadili menjatuhkan sanksi yang seberat-berat nya atas tindakan pelanggaran HAM dilakukan aparat kepolisian terhadap rakyat